Bangkinang Kota, Misteribicara.com – Pemerintah Kabupaten Kampar bersama DPRD Kabupaten Kampar menggelar Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026, yang berlangsung di ruang rapat Paripurna DPRD Kampar, Senin (03/11/2025).
Hadir langsung dalam Paripurna tersebut Bupati Kampar H. Ahmad Yuzar, S.Sos., M.T., Wakil Bupati Kampar Dr. Hj. Misharti, S.Ag., M.Si., Pimpinan DPRD Kampar Ahmad Taridi, S.H.I., MM., dan pimpinan DPRD Kampar serta para anggota DPRD, Kepala OPD, dan insan pers.
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kampar dilanjutkan dengan penandatanganan resmi nota kesepakatan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Kampar. Kesepakatan ini menjadi pondasi penting dalam penyusunan APBD 2026, sekaligus bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan Kabupaten Kampar yang maju, mandiri, dan sejahtera.
Dalam kesempatan itu, pimpinan DPRD Ahmad Taridi menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bupati dan Wakil Bupati Kampar atas kehadiran serta kerja sama yang baik dalam proses pembahasan hingga penandatanganan kesepakatan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026.
Dalam sambutannya, Bupati Kampar H. Ahmad Yuzar menegaskan bahwa penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS merupakan tahapan penting dalam siklus keuangan daerah sekaligus wujud sinergi yang kuat antara pemerintah dan DPRD.
Beliau juga mengapresiasi DPRD Kampar atas semangat kebersamaan dan kerja sama yang baik dalam menyusun KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Bupati menjelaskan bahwa pendapatan daerah tahun 2026 ditargetkan sebesar Rp2,58 triliun, sementara belanja daerah mencapai Rp2,64 triliun, dengan fokus pada pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta penguatan sektor pertanian dan UMKM.
Lebih lanjut, Bupati menegaskan empat fokus utama pembangunan Kabupaten Kampar tahun 2026, yaitu:
1. Penguatan ekonomi kerakyatan dan produk unggulan daerah.
2. Pembangunan infrastruktur yang merata dan berwawasan lingkungan.
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan keagamaan.
4. Reformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital.
“Setiap rupiah anggaran harus memberi manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Kami ingin memastikan program yang dijalankan benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat dan dijalankan secara transparan serta akuntabel,” tegas Bupati.
Bupati juga mengajak seluruh pihak, baik legislatif, eksekutif, maupun masyarakat, untuk terus memperkuat sinergi dan mengawal jalannya pembangunan agar Kabupaten Kampar semakin maju dan sejahtera.
Dalam rapat paripurna tersebut, Hendri Domo dari Fraksi PKS menyampaikan aspirasi masyarakat agar pemerintah daerah memastikan pemerataan pembangunan sekolah di berbagai wilayah yang masih belum layak. Ia juga meminta solusi bagi pedagang UMKM Kampar yang terdampak penurunan penjualan sejak beroperasinya jalan tol.
Sementara itu, Habiburrahman dari Fraksi PPP berharap agar pemerintah daerah dapat lebih objektif dan transparan dalam pemberian paket umroh bagi masyarakat kategori ghorim, agar kebijakan tersebut tepat sasaran dan berkeadilan.
Menanggapi aspirasi yang disampaikan, Bupati Kampar H. Ahmad Yuzar menyampaikan apresiasi atas masukan konstruktif dari para anggota dewan. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah akan menindaklanjuti seluruh aspirasi tersebut secara bertahap dan terencana sesuai kemampuan keuangan daerah.
“Pemerintah daerah sejalan dengan harapan DPRD. Soal pembangunan sekolah, kami sudah memasukkan peningkatan sarana pendidikan ke dalam prioritas 2026, terutama di wilayah yang masih kekurangan fasilitas layak. Kami juga akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk memastikan pemerataan pembangunan ini,” jelas Bupati.
Terkait pedagang UMKM Lopek Bugi, Bupati menegaskan bahwa pihaknya telah menugaskan Dinas Koperasi, Perdagangan, dan UMKM untuk membantu pelaku usaha mencari pola pemasaran baru, termasuk melalui promosi digital dan kerja sama dengan rest area tol.
“UMKM adalah tulang punggung ekonomi masyarakat Kampar. Kita akan bantu mereka agar tetap bertahan dan berkembang di tengah perubahan pola mobilitas masyarakat,” tambahnya.
Sedangkan untuk program pemberian paket umroh bagi masyarakat kategori ghorim, Bupati menegaskan komitmennya untuk memastikan mekanisme seleksi dan penyaluran dilakukan secara transparan, adil, dan sesuai ketentuan syariat.
“Kami pastikan proses seleksi program sosial dan keagamaan dilakukan secara terbuka dan objektif. Ini bagian dari komitmen kami dalam menjaga kepercayaan publik,” tegasnya.
Lebih jauh, Bupati Ahmad Yuzar juga menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah Kampar terus memperkuat sinergi dengan BAZNAS Kabupaten Kampar, terutama dalam mendukung kesejahteraan guru TPQ, ghorim, dan takmir masjid di berbagai kecamatan.
Melalui kerja sama ini, pemerintah berupaya memastikan hak-hak para pengajar agama dan pengurus masjid terpenuhi secara berkelanjutan, sebagai bentuk perhatian terhadap sektor keagamaan dan penguatan karakter masyarakat.
“Pemda bersama BAZNAS berkomitmen menyalurkan bantuan dan insentif secara tepat sasaran bagi para guru TPQ, ghorim, serta takmir masjid. Mereka adalah bagian penting dalam membangun moral dan spiritual masyarakat Kampar,” ujar Bupati.
Sumber : diskominfo Kampar
Laporan : Rano
