KAMPAR,Misteribicara.com — Kekecewaan masyarakat Tapung Raya yang terdiri dari masyarakat Kecamatan Tapung, Tapung Hilir dan Tapung Hulu terhadap kondisi infrastruktur, khususnya jalan yang rusak bertahun-tahun tanpa penanganan serius, semakin memuncak. Aksi gotong royong warga memperbaiki jalan secara swadaya bukan hanya bentuk kepedulian terhadap keselamatan pengguna jalan, tetapi juga menjadi simbol kekecewaan mendalam terhadap Pemerintah dan para Wakil Rakyat yang dinilai belum mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat.
Di tengah kondisi jalan yang berlubang, membahayakan pengguna, dan bahkan disebut telah menyebabkan korban kecelakaan, masyarakat mempertanyakan keberpihakan para pemangku kebijakan terhadap Tapung Raya. Padahal secara representasi politik, kawasan Tapung Raya memiliki kekuatan yang tidak sedikit.
Masyarakat mencatat saat ini terdapat 1 Anggota DPR RI, 2 Anggota DPRD Provinsi Riau, serta 13 Anggota DPRD Kabupaten Kampar, bahkan 1 orang diantaranya menjadi Ketua DPRD yang berasal dari atau mendapatkan dukungan besar dari wilayah Tapung Raya. Dengan jumlah tersebut, seharusnya perjuangan untuk menghadirkan pembangunan infrastruktur yang layak dapat menjadi prioritas dan diwujudkan secara nyata.
Namun kenyataan yang dirasakan masyarakat justru berbanding terbalik. Jalan-jalan yang menjadi urat nadi perekonomian dan aktivitas warga masih banyak yang rusak parah. Aspirasi yang berulang kali disampaikan seolah belum mendapatkan perhatian yang memadai. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai sejauh mana komitmen dan perjuangan para wakil rakyat dalam memperjuangkan kepentingan daerah yang telah memberikan kepercayaan kepada mereka.
Masyarakat Tapung Raya pada dasarnya tidak menuntut sesuatu yang berlebihan. Mereka hanya berharap hak dasar sebagai warga negara dapat dipenuhi, yaitu tersedianya infrastruktur yang aman, layak, dan mendukung aktivitas ekonomi serta sosial masyarakat. Jalan yang baik bukan sekadar sarana transportasi, melainkan faktor penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat.
Karena itu, aksi swadaya warga memperbaiki jalan seharusnya menjadi refleksi bagi seluruh pemangku kepentingan. Masyarakat tidak lagi membutuhkan janji atau retorika pembangunan, melainkan bukti nyata melalui pengawalan anggaran, percepatan pembangunan, serta keberpihakan yang jelas terhadap kebutuhan masyarakat.
Ketika warga harus turun tangan memperbaiki sendiri jalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah, maka wajar jika muncul pertanyaan dan kritik dari publik. Bukan karena masyarakat ingin menyalahkan siapa pun, tetapi karena mereka berharap keberadaan para wakil rakyat dan pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari.
Tapung Raya telah memberikan kontribusi besar bagi daerah dan negara. Sudah saatnya pembangunan infrastruktur di wilayah ini mendapatkan perhatian yang sepadan dengan harapan dan kebutuhan masyarakatnya. Aksi gotong royong yang dilakukan warga hari ini bukan sekadar pengecoran jalan, melainkan pesan kuat bahwa masyarakat menginginkan perubahan yang nyata.
Atas kondisi ini wajar masyarakat bertanya:
“1 DPR RI, 2 DPRD Riau, 13 DPRD Kampar: Mengapa Jalan Tapung Raya Masih Rusak?”
“Tapung Raya Miliki 16 Wakil Rakyat, Infrastruktur Jalan Tetap Terabaikan, Wakil Rakyat Di Mana?”
Penulis : Nefrizal Pili Pimred Media Redaksi86 Group
