BANGKINANG KOTA,Misteribicara.com — Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Kampar menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai mendesak untuk ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Mulai dari kekurangan pupuk subsidi yang dikeluhkan petani di Petapahan, Kecamatan Tapung, harapan masyarakat terhadap peningkatan fasilitas kesehatan, hingga optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), menjadi perhatian Fraksi Gerindra dalam pembahasan anggaran tersebut.
Juru Bicara Fraksi Gerindra DPRD Kampar, Ristanto, menegaskan bahwa penyusunan APBD tidak boleh sekadar berorientasi pada angka dan alokasi anggaran, tetapi harus mampu menjawab persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.
Aspirasi tersebut disampaikan Ristanto dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Kampar, Senin (26/10/2026), yang dipimpin Ketua DPRD Kampar Ahmad Taridi. Agenda rapat meliputi penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Ranperda APBD 2027, laporan panitia khusus (pansus) Ranperda, serta perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Kampar Tahun 2026.
Petani Petapahan Kekurangan Pupuk Subsidi
Dalam pandangan umum Fraksi Gerindra, Ristanto mengungkapkan persoalan pupuk subsidi yang dikeluhkan petani di Petapahan, Kecamatan Tapung.
Menurutnya, petani telah mengajukan kebutuhan pupuk melalui Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Namun, pupuk subsidi yang diterima belum mencukupi kebutuhan untuk mengelola lahan pertanian.
Kondisi tersebut dikhawatirkan berdampak terhadap produktivitas pertanian sekaligus meningkatkan biaya produksi. Petani terpaksa membeli pupuk nonsubsidi agar tanaman tetap mendapatkan asupan yang diperlukan.
Padahal, hasil panen harus digunakan untuk menutup berbagai biaya produksi yang telah dikeluarkan selama masa tanam.
“Petani sudah mengajukan kebutuhan pupuk melalui RDKK, tetapi realisasi yang diterima masih kurang. Mereka akhirnya harus membeli pupuk industri. Setelah hasil panen dikurangi biaya produksi, termasuk pembelian pupuk, hasilnya belum tentu memberikan keuntungan yang layak,” ungkap Ristanto, Selasa (27/10/2026).
Ia menjelaskan, produksi padi dalam kondisi normal diharapkan mencapai sekitar 4–5 ton per hektare. Namun, apabila kebutuhan pupuk tidak terpenuhi, hasil panen berpotensi menurun sehingga pendapatan petani ikut tertekan.
Karena itu, Ristanto meminta pemerintah daerah bersama instansi terkait mengevaluasi penyaluran pupuk subsidi agar sesuai dengan kebutuhan petani, data yang diajukan, serta ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, keberpihakan terhadap petani harus diwujudkan melalui kebijakan yang dapat dirasakan langsung, bukan sekadar program di atas kertas.
Masyarakat Tapung Berharap Puskesmas Jadi Rumah Sakit
Selain persoalan pertanian, Fraksi Gerindra turut menyuarakan harapan masyarakat Kecamatan Tapung agar fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah tersebut ditingkatkan.
Ristanto mengatakan, masyarakat dan sejumlah tokoh setempat berharap salah satu puskesmas di Tapung dapat dikembangkan menjadi rumah sakit tipe C.
Aspirasi tersebut, kata dia, telah disampaikan kepadanya untuk diteruskan kepada kepala daerah melalui forum resmi DPRD.
“Kami diminta menyampaikan kepada kepala daerah bahwa masyarakat berharap fasilitas kesehatan di Tapung ditingkatkan. Salah satu harapan mereka adalah agar puskesmas yang ada dapat dikembangkan menjadi rumah sakit tipe C,” ujarnya.
Ristanto menilai, peningkatan fasilitas kesehatan perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah. Akses pelayanan medis yang memadai merupakan kebutuhan mendasar masyarakat, terutama bagi warga yang membutuhkan penanganan kesehatan lebih lanjut.
Ia berharap Pemkab Kampar mengkaji usulan tersebut secara serius dengan mempertimbangkan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat Tapung dan wilayah sekitarnya.
Pengembangan puskesmas menjadi rumah sakit tipe C tentunya membutuhkan kajian menyeluruh, termasuk kesiapan infrastruktur, ketersediaan tenaga medis, pembiayaan, kebutuhan pelayanan, serta pemenuhan persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.
Komunikasi DPRD dan Pemkab Jangan Stagnan
Ristanto juga menekankan pentingnya komunikasi yang terbuka dan konstruktif antara DPRD dengan pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan.
Menurutnya, hubungan yang baik antara legislatif dan eksekutif diperlukan agar pembahasan kebijakan, penganggaran, serta pelaksanaan program pembangunan berjalan efektif.
Ia mengingatkan agar kritik dan masukan DPRD tidak dipandang sebagai upaya memperkeruh hubungan antarlembaga. Sebaliknya, masukan tersebut harus ditempatkan sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan upaya memperjuangkan kepentingan masyarakat.
“Selama tujuannya untuk kebaikan Kampar dan pembangunan daerah, komunikasi harus kita bangun. Kalau komunikasi tidak lancar atau stagnan, hal itu bisa menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan pembangunan,” tegasnya.
Ristanto berharap setiap perbedaan pandangan dapat diselesaikan melalui dialog, koordinasi, dan keterbukaan dalam mencari solusi.
Menurutnya, pembahasan APBD merupakan momentum penting untuk menyelaraskan prioritas pembangunan dengan kebutuhan masyarakat. Karena itu, komunikasi antara DPRD dan Pemkab Kampar harus berjalan secara konsisten, terutama ketika membahas program yang menyangkut kepentingan publik.
Fraksi Gerindra Minta Potensi PAD Digali Maksimal
Di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah, Fraksi Gerindra juga mendorong Pemkab Kampar mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sektor parkir menjadi salah satu perhatian yang perlu dievaluasi, mulai dari pendataan titik parkir, penghitungan potensi penerimaan, hingga pengawasan terhadap realisasi pendapatan.
Ristanto menilai, pendataan dan pengawasan yang baik diperlukan untuk memastikan penerimaan daerah sesuai dengan potensi yang tersedia.
Selain sektor parkir, Fraksi Gerindra mendorong pemerintah mengkaji peluang peningkatan pendapatan dari sektor administrasi pertanahan, khususnya di kawasan eks transmigrasi yang terus mengalami perkembangan penduduk dan permukiman.
Perkembangan kawasan tersebut dinilai perlu diikuti dengan pembenahan administrasi pertanahan, termasuk pendataan kepemilikan sertifikat dan objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Meski demikian, upaya peningkatan PAD harus tetap memperhatikan kewenangan masing-masing instansi, kepastian hukum, dan ketentuan yang berlaku. Pemerintah juga perlu memastikan kebijakan yang diambil tidak menimbulkan beban tambahan yang tidak proporsional bagi masyarakat.
Menurut Fraksi Gerindra, optimalisasi PAD menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat kemampuan keuangan daerah, sehingga pemerintah memiliki ruang fiskal yang lebih baik dalam membiayai program prioritas pembangunan.
Aspirasi Jangan Berhenti di Meja Paripurna
Ristanto berharap berbagai persoalan yang disampaikan Fraksi Gerindra dalam rapat paripurna tidak berhenti sebagai catatan formal, tetapi ditindaklanjuti melalui kebijakan dan program yang jelas.
Persoalan pupuk subsidi, peningkatan fasilitas kesehatan di Tapung, penguatan komunikasi antara DPRD dan Pemkab Kampar, serta optimalisasi PAD dinilai perlu mendapat perhatian dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
Ia berharap pemerintah daerah memberikan tanggapan sekaligus menjelaskan langkah konkret yang akan ditempuh untuk menindaklanjuti berbagai aspirasi tersebut.
Bagi Fraksi Gerindra, keberhasilan APBD tidak cukup diukur dari tersusunnya dokumen anggaran atau besarnya alokasi belanja, tetapi juga dari sejauh mana anggaran tersebut mampu menjawab persoalan masyarakat.
Dengan demikian, pembahasan APBD Kampar 2027 diharapkan menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran, memperkuat pelayanan publik, mendukung produktivitas petani, serta meningkatkan kemandirian fiskal daerah. (Rls/Rano)
