BANGKINANG,Misteribicara.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), untuk memiliki rumah layak huni.
Melalui program stimulus pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pemkab Kampar berhasil mencatatkan prestasi sebagai kabupaten dengan jumlah pembebasan BPHTB bagi MBR terbanyak se-Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kampar, Zamhur, saat memberikan keterangan di Bangkinang, Selasa (3/11/2026).
Zamhur menjelaskan, BPHTB merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi maupun badan. Namun, melalui kebijakan stimulus yang diberikan Pemkab Kampar, masyarakat yang memenuhi kriteria MBR mendapatkan pembebasan dari kewajiban pembayaran BPHTB.
“Pada periode 15 September 2025 sampai dengan 30 September 2026, tercatat sebanyak 3.226 pembebasan BPHTB dengan total nilai stimulus lebih dari Rp13 miliar,” ungkap Zamhur.
Menurutnya, capaian tersebut menjadi bukti nyata keberpihakan pemerintah daerah terhadap masyarakat berpenghasilan rendah, sekaligus mendukung program nasional pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan Pemerintah Pusat.
Selain membantu masyarakat memperoleh hunian yang layak, kebijakan tersebut juga menjadi bagian dari upaya pengendalian inflasi melalui pengurangan beban biaya yang harus ditanggung masyarakat dalam proses memperoleh hak atas tanah dan bangunan.
Permudah Masyarakat Miliki Rumah
Zamhur menegaskan, program pembebasan BPHTB bagi MBR merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Melalui kebijakan ini, masyarakat berpenghasilan rendah diharapkan memiliki kesempatan lebih besar untuk memperoleh rumah sendiri tanpa terbebani biaya BPHTB.
Untuk mendapatkan fasilitas pembebasan tersebut, masyarakat diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan yang telah ditetapkan, di antaranya:
1. Mengajukan permohonan kepada Bupati Kampar melalui Bapenda Kabupaten Kampar.
2. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia.
3. Melampirkan surat keterangan belum memiliki rumah dari Kepala Desa atau Lurah yang diketahui Camat setempat.
4. Membuat surat pernyataan pindah domisili dan bersedia tinggal di alamat rumah yang diajukan.
5. Membuat surat pernyataan bersedia membayar Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) BPHTB apabila tidak menempati rumah yang telah ditetapkan.
6. Memenuhi kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sesuai ketentuan yang berlaku.
Zamhur mengimbau masyarakat yang memenuhi persyaratan agar dapat memanfaatkan program tersebut secara optimal.
“Pemkab Kampar terus memberikan kemudahan bagi masyarakat, khususnya melalui program stimulus MBR ini. Kami berharap fasilitas ini benar-benar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang memenuhi persyaratan,” tutupnya.
Komitmen Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Keberhasilan program pembebasan BPHTB ini diharapkan menjadi momentum bagi Pemkab Kampar untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperluas akses masyarakat terhadap kepemilikan rumah.
Dengan total stimulus lebih dari Rp13 miliar dan 3.226 pembebasan BPHTB, kebijakan tersebut tidak hanya memberikan keringanan biaya, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam mendorong kesejahteraan masyarakat.
Pemkab Kampar berharap, melalui program ini, semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang dapat mewujudkan impian memiliki rumah sendiri dengan biaya yang lebih terjangkau. (Adv)
